Kabar baik datang bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026. Pemerintah resmi memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat sebesar 100 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode Idulfitri 1447 Hijriah.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat yang kerap meningkat menjelang musim mudik. Dengan adanya PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), masyarakat diharapkan dapat memperoleh tiket penerbangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendorong kelancaran mobilitas selama arus mudik dan balik Lebaran.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 6 Februari 2026. Melalui regulasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pergerakan ekonomi nasional pada momentum libur hari besar keagamaan.
Dasar Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah
Dalam bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah menjelaskan bahwa insentif pajak ini disiapkan sebagai stimulus ekonomi menjelang Idulfitri. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah transportasi udara, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap penerbangan domestik saat musim mudik.“Untuk mempertahankan daya beli publik serta menggerakkan ekonomi nasional, khususnya saat libur Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus, salah satunya berupa PPN atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung negara pada tahun anggaran 2026,” demikian bunyi keterangan dalam PMK tersebut.
Kebijakan PPN tiket pesawat ditanggung pemerintah ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga sekaligus menjaga stabilitas sektor transportasi udara nasional.
Berlaku untuk Penerbangan Domestik Kelas Ekonomi
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 PMK Nomor 4 Tahun 2026, fasilitas PPN 100 persen diberikan atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Artinya, penumpang tidak lagi dikenakan PPN pada dua komponen utama harga tiket tersebut selama periode kebijakan berlangsung.Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan jadwal keberangkatan penerbangan antara 14 Maret sampai 29 Maret 2026. Rentang waktu tersebut bertepatan dengan puncak arus mudik Lebaran.
Dengan adanya pembebasan PPN ini, harga tiket pesawat selama periode mudik dipastikan menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi normal, sehingga dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih efisien.
Kewajiban Maskapai Tetap Berlaku
Meski PPN tiket pesawat digratiskan kepada penumpang, pemerintah menegaskan bahwa maskapai penerbangan tetap memiliki kewajiban administrasi perpajakan. Badan usaha angkutan udara sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan, serta melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.Selain itu, maskapai juga diwajibkan menyampaikan rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Mei 2026. Apabila kewajiban pelaporan tersebut tidak dipenuhi sesuai batas waktu, maka fasilitas PPN DTP dinyatakan gugur.
Dalam Pasal 4 Ayat 1 PMK tersebut ditegaskan bahwa kepatuhan administrasi menjadi syarat mutlak agar insentif pajak dapat dimanfaatkan secara sah oleh pelaku usaha penerbangan.
Tidak Berlaku untuk Layanan Tambahan
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat ini hanya berlaku pada komponen tarif dasar dan fuel surcharge. Adapun layanan tambahan, seperti bagasi ekstra, pemilihan kursi, atau fasilitas lainnya, tetap dikenakan PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.Dengan ketentuan tersebut, masyarakat diimbau untuk memahami rincian harga tiket agar tidak terjadi kesalahpahaman saat melakukan pembelian.