Ia adalah Baharuddin Kamba yang merupakan salah satu aktivis Jogja Corruption Watch, melayangkan protes pada 22 Agustus 2025, dengan mengirim surat lengkap dengan korekan telinga sebagai simbol agar DPR RI ‘mau’ membersihkan kotoran di telinga sehingga telinga mereka terbuka untuk mulai mendengar aspirasi warga.
Kamba menilai, pemerintah dan DPR hanya mendengar aspirasi warga menjelang pemilu saja demi semata – mata mendulang suara. Terlepas dari kontestasi pemilu, aspirasi warga hanya dianggap angin lalu saja.
Menurut Kamba, jumlah gaji dan tunjangan para anggota DPR RI yang tembus sampai 100 juta rupiah dinilai sangat tidak manusiawi dan sangat nirempati, terlebih di tengah issue lapangan kerja yang susah dicari, ekonomi rakyat yang semakin lesu, dan pajak rakyat yang naik drastis hingga membabat habis berbagai sektor. Kabarnya, bahkan online shop pun akan dikenai pajak.
Tentang Tunjangan DPR 2025
Adies, seorang politikus dari partai beringin menyebut, bahwa gaji DPR tidak berubah sejak 15 tahun yang lalu. Menurutnya, gaji yang diterima DPR itu hanya sekitar 6,5 juta rupiah saja per bulan.Nilai tersebut bahkan dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi saat ini di Jakarta.
“Dengan gaji kurang lebih 6,5 juta per bulan dan dengan kondisi ekonomi Jakarta sekarang, kawan – kawan di DPR itu juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik,” kata Adies.
Sementara, politikus dari partai banteng, PDIP, Deddy Sitorus juga memberi pernyataan yang cukup menggelitik dalam sebuah acara di stasiun televisi nasional. Deddy Sitorus berucap, “Ya, jadi ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata, yang katakan tukang becak atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika,”.
Diksi ‘rakyat jelata’ yang dipilih oleh DPR tersebut memantik emosi rakyat di tengah kontroversi yang terjadi akhir – akhir ini. Menurut netizen, sangat terlihat sekali bahwa Deddy Sitorus yang notabennya merupakan anggota DPR tersebut merasa dirinya ‘eksklusif’, merasa dengan jabatan yang dimilikinya, ia memiliki ‘power’ sehingga enggan disamakan dengan ‘rakyat biasa’.
Padahal, pada hakikatnya, DPR bekerja sebagai wakil rakyat. Menurut netizen, apa iya, pantas, orang yang bekerja sebagai wakil rakyat malah merendahkan rakyat yang diwakilinya?
Sementara itu mengenai besaran gaji dan anggota DPR yang viral di media sosial, berikut rinciannya :
Gaji Anggota DPR 2025
Sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara, besar gaji pokok bulanan untuk DPR sebagai berikut :- Gaji pokok ketua DPR : Rp 5.040.000,00
- Gaji pokok wakil ketua DPR : Rp 4.620.000,00
- Gaji pokok anggota DPR : Rp 4.200.000,00
Tunjangan Anggota DPR 2025
Tunjangan kehormatan ketua, wakil, dan anggota
- Ketua DPR : Rp 6.690.000
- Wakil Ketua DPR : Rp 6.450.000
- Anggota DPR : Rp 5.580.000
Tunjangan komunikasi ketua, wakil, dan anggota
- Ketua DPR : Rp 16.468.000
- Wakil Ketua DPR : Rp 16.009.000
- Anggota DPR : Rp 15.554.000
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran ketua, wakil, dan anggota
- Ketua DPR : Rp 5.250.000
- Wakil Ketua DPR : Rp 4.500.000
- Anggota DPR: Rp 3.750.000
Biaya telepon : Rp 4.200.000 setiap bulan
Dan tunjangan – tunjangan yang memantik kontroversi karena dikabarkan tunjangan DPR naik fantastis di tengah krisis dan polemik kenaikan pajak sebagai berikut :
Tunjangan melekat, terdiri atas
Tunjangan istri dan atau suami : Rp 420.000,00Tunjangan anak : Rp 168.000,00
Uang sidang atau paket : Rp 2.000.000,00
Tunjangan jabatan : 9.700.000,00
Tunjangan beras atau jiwa : Rp 30.090,00
Tunjangan Pph pasal 21 : Rp 2.699.813
Tunjangan lain – lain, terdiri atas :
Tunjangan kehormatan : Rp 5.580.000,00Tunjangan komunikasi : Rp 15.554.000,00
Tunjangan peningkatan fungsi : Rp 3.750.000,00
Bantuan listrik dan telepon : Rp 7.700.000,00
Asisten anggota : Rp 2.250.000,00
Tunjangan rumah karena (katanya) rumah dinas ditarik oleh negara dengan nominal Rp 50.000.000,00.
Yang kalau semua itu benar, berarti DPR mendapatkan penghasilan sekitar Rp 104.051.903,00 dari negara.
Menurut Lucius Karus, peneliti FORMAPPI, dalam wawancara dengan media berita nasional, ia mengatakan bahwa, sebenarnya tak masalah rakyat tahu pendapatan DPR berapa, justru sebenarnya rakyat harus tahu sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR kepada rakyat karena penghasilan mereka pun berasal dari pajak rakyat.
Rakyat tidak akan marah jika kinerja DPR bisa dirasakan, tapi nyatanya, kinerja DPR, sampai detik ini masih belum bisa dirasakan rakyat. Pun ketika ada blunder, DPR terlalu sibuk melakukan klarifikasi dan membenahi ucapan yang dirasa blunder, bukan berfokus pada aksi kerja nyata yang dapat dirasakan rakyat.
Jadi, gimana menurutmu tentang gaji dan kenaikan tunjangan anggota DPR saat ini di tengah krisis kepercayaan rakyat terhadap anggota dewan, minimnya lapangan kerja, dan kenaikan pajak di sejumlah daerah?
sumber :